Luhut Binsar Pandjaitan Kembali Dapat Kepercayaan Besar, Intip Rekam Jejaknya di Pemerintahan
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Pengangkatan ini dilakukan sehari setelah Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pelantikan jabatan penasihat tersebut berlangsung pada Selasa (22/10) lalu.
Luhut menjadi satu-satunya pejabat yang menjalani dua kali pelantikan jabatan dalam satu pekan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.
Keputusan ini menunjukkan kepercayaan besar Presiden Prabowo terhadap Luhut, mengingat pengalaman dan perannya yang strategis di bidang ekonomi serta pemerintahan, termasuk kiprahnya di era pemerintahan sebelumnya.
Kombinasi pengalaman Luhut di dua bidang tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan global sekaligus mempercepat digitalisasi di sektor pemerintahan.
Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut bertanggung jawab dalam merumuskan, mengawasi, dan memberikan arahan kebijakan ekonomi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut berperan dalam memberikan masukan kepada presiden terkait investasi dan transformasi digital di sektor publik.
Posisi ini semakin memperkuat rekam jejaknya di berbagai jabatan strategis pemerintahan, mencerminkan kepercayaan konsisten dari para pemimpin negara terhadap kemampuannya dalam menangani isu penting di bidang ekonomi, politik, dan teknologi.
Lantas, seperti apa latar belakang dan perjalanan karier Luhut Binsar Pandjaitan hingga dipercaya mengemban dua jabatan strategis sekaligus di era Prabowo-Gibran? Berikut profilnya:
Profil Luhut Binsar Pandjaitan
Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan lahir di Simargala, Huta Namora Silaen, Toba Samosir, pada 28 September 1947. Sejak muda, ia sudah menunjukkan prestasi gemilang.
Semasa SMA di Penabur, Bandung, Luhut aktif berorganisasi. Ia turut menjadi pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), wadah pelajar yang menentang Orde Lama dan PKI. Pada 1967, ia masuk Akademi Militer Angkatan Darat, lulus dengan predikat terbaik pada 1970, dan dianugerahi penghargaan Adhi Makayasa.
Karier militernya dimulai dengan pangkat Letnan Dua di Kopassus. Selama bertugas, ia menduduki berbagai posisi penting, termasuk mendirikan Detasemen Penanggulangan Teror. Pada 1997, Luhut berpangkat Letnan Jenderal saat menjabat Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat.
Di luar militer, Luhut menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura (1999-2000) dan Menteri Perindustrian serta Perdagangan RI (2000-2001) di era Presiden Abdurrahman Wahid. Pada 2004, ia merintis bisnis di bidang energi melalui PT Toba Sejahtera.
Karier politiknya dimulai di Partai Golkar, menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan. Namun, pada Pilpres 2014, Luhut mundur dari Golkar untuk mendukung Joko Widodo.
Dalam pemerintahan Jokowi, ia menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Menko Polhukam (2015), dan Menko Kemaritiman serta Investasi (2019-2024).
Luhut pernah menyatakan keinginannya untuk fokus memberikan saran dan masukan setelah era Jokowi.
Namun, Presiden Prabowo mengangkatnya sebagai Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih 2024-2029. (Yk/dbs)
